Murabaha

Murabaha adalah jual beli barang/komoditas dengan harga jual adalah harga dasar pembelian ditambah harga tambahan (ongkos-ongkos) lainnya. Harga tambahan tersebut dapat berupa nominal rupiah ataupun persentase dari harga dasar pembeliannya.

Saat ini, murabaha mendominasi pola pembiayaan di berbagai bank syariah di Indonesia maupun di dunia. Dan sebagai efek sampingnya, banyak orang yang mengecam, menkritik, bahkan mengatakan bahwa murabaha sama dengan jalan lain untuk mengambil riba. Namun disisi lain, banyak juga orang-orang yang mendukung murabaha dengan berbagai alasannya.

Sebelum membahas tentang pro dan kontra dengan aplikasi murabaha dalam praktik perbankan syariah saat ini, ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu tentang landasan hukum dan syarat-syarat kebolehan akad jual beli murabaha.

 

Landasan Hukum Jual Beli Murabaha

Berdasarkan kitab Fiqhul Islam wa-Adillatuh karya Syaikh Wahbah Zuhaili, para ulama membolehkan transaksi murabaha ini. Wahbah Zuhaili memberikan argumentasi kebolehannya karena 4 hal:

 

  1. Banyak firman Allah dalam ayat-ayat di Al-Qur’an yang membolehkan jual-beli secara umum seperti “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275), “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa: 29). Dalam hal ini, jelas bahwa jual-beli murabaha dilakukan atas kondisi suka-sama-suka.
  2. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Ketika ingin berhijrah ke Madinah, Abu Bakar RA membeli 2 unta, kemudian Rasulullah SAW mengetahuinya. Rasulullah SAW lalu berniat ingin membeli salah satunya, namun kemudian Abu Bakar RA mengatakan, “Aku berikan untukmu secara percuma”. Rasulullah SAW membalasnya, “Tidak, aku akan membayarnya seharga engkau membelinya”.
  3. Ibn Mas’ud RA mengatakan bahwa tidak mengapa mengambil keuntungan berupa nominal uang atau persentase dari harga dasar pembeliannya.
  4. Secara umum model murabaha tidak bertentangan dengan hukum syariat, dan model ini seyogyanya dapat memberikan kontribusi terhadap praktik ekonomi saat ini dimana keuntungan dapat diambil bagi mereka yang mengetahui dan dapat memprediksi kondisi pasar kedepannya, sedangkan bagi yang tidak dapat melakukan prediksi pasar cukup menjualnya dengan harga dasar pembeliannya.

 

Syarat-syaratnya

Syarat-syarat yang berlaku pada jual beli secara umum juga terkait dengan syarat-syarat jual beli Murabaha. Akan tetapi, Wahbah Zuhayli menambahkan beberapa ketentuan berdasarkan pendapat para ulama fikih, yaitu:

1. Harga dasar pembelian barang harus diketahui dengan jelas.

Pembeli harus mengetahui dengan jelas berapa harga yang dibayarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang tersebut. Disebabkan murabaha adalah salah satu akad yang sangat berlandaskan kepada kepercayaan, maka jika harga dasar pembelian tidak diketahui oleh si pembeli, maka akad murabaha dapat dikatakan gugur.

2. Margin keuntungan harus diketahui dengan jelas

Disebabkan margin keuntungan adalah bagian dari harga jual, maka pengetahuan akan margin keuntungan menjadi penting. Dan jika margin ini tidak diketahui besarnya oleh si pembeli, maka akad murabaha juga menjadi gugur.

3. Harga dasar pembelian barang tersebut harus dapat dipertukarkan (jika barang itu dibelah, maka sebagiannya masih dapat dijual (divisible) alias homogen)

Maksudnya, harga dasar dimana penjual membeli barang tersebut untuk pertama kali harus dapat diukur beratnya, atau volumenya, atau banyaknya dengan barang yang homogen. Jika harga dasarnya tidak dapat dipertukarkan (misal: rumah, motor, pakaian, dll), maka yang diperbolehkan menjual hanyalah pemilik sebenarnya. Dan jika hal ini terjadi (pemilik barang yang harga dasar pembeliannya tidak dapat dipertukarkan), maka margin keuntungan hanya dapat diambil dengan nominal uang dan bukan dengan persentase. Misalkan, “saya menjual pakaian yang ditangan anda melalui akad murabaha dengan keuntungan 10.000 rupiah”. Karena jika memakai persentase, misalkan “saya menjual rumah ini melalui akad murabaha dengan keuntungan 10% dari harga beli dasarnya”, maka bagaimana kita menilai 10% dari tersebut? Dapatkah seseorang memiliki 10% saja dari rumah tersebut? Ini yang disebut dengan tidak divisible. Dan ini tidak diperbolehkan disebabkan kesamaan hanya pada nilai uangnya, sedangkan nilai sebuah rumah dengan kondisi yang sama dapat beragam.

4. Kontrak-nya harus valid.

Keseluruhan kontrak harus valid termasuk dari keberadaan objek jual-belinya. Sehingga jika terdapat kecacatan pada objeknya yang menyebabkan ia tidak sesuai dengan spesifikasi awalnya, maka akad murabaha menjadi gugur.

 

Aplikasi Jual Beli Murabaha di Perbankan Syariah

Skema murabaha yang dipraktekan oleh perbankan syariah saat ini mengaitkan 3 unsur yaitu pihak penjual (Bank syariah), pihak pembeli (masyarakat pengguna jasa akad murabaha) dan pihak distributor penjual objek yang dimaksudkan dalam akad murabaha. Skemanya adalah seperti pada Gambar di bawah:

Keterangan:

Koperasi petani desa Suksesjaya memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen anggota-anggotanya tahun depan terhitung dari sekarang. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli beberapa mesin giling padi dan traktor pembajak sawah. Untuk itu, koperasi petani tersebut mendatangi bank syariah dan membuat aplikasi murabaha agar bank syariah dapat membelikan untuk mereka mesin-mesin tersebut. Maka prosesnya adalah sebagai berikut:

 

(1) Koperasi petani desa Suksesjaya membuat proposal dan mengajukan pembiayaan murabaha untuk pembelian 3 mesin giling padi dan 2 traktor pembajak sawah.

(2). Bank syariah mencarikan barang pesanan yang diminta dengan spesifikasi yang sesuai dan harga termurah. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukannya dengan 2 cara; (1) membuat tender terbuka bagi para penyedia peralatan tersebut ataupun (2) mencari langsung ke pasar alat-alat tani.

(3). Bank syariah membeli dari penyedia peralatan tani tersebut mesin-mesin yang dipesan dengan harga, sebut saja, Rp. 1 Milyar.

(4). Koperasi membeli alat-alat tersebut dari bank syariah dengan pembayaran dicicil pada harga yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan murabaha, yaitu: (a) harga dasar pembelian diketahui bersama dan (b) margin keuntungan dijelaskan asal-usulnya.

 

No 5 dan 6 adalah opsional. Bisa terjadi bisa juga tidak. Tetapi, kemungkinan besar bank syariah akan memberikan surat kuasa (wakalah) kepada Koperasi Petani Suksesjaya untuk mengambil mesin-mesin tersebut dari tempat bank syariah membeli alat-alat tersebut. Sehingga,

(5). Koperasi Suksesjaya membawa surat wakalah dari bank syariah untuk mengambil langsung mesin-mesin tersebut dari pihak distributor alat-alat tani.

(6). Pihak distributor mengantarkan langsung mesin-mesin yang telah di beli bank syariah tadi ke Koperasi petani Suksesjaya tanpa harus meletakan mesin-mesin tersebut di kantor bank syariah.

 

 

Kesalahan Persepsi Tentang Murabaha

Perbankan syariah mulai menunjukan kemajuan yang signifikan dalam 30 tahun ke belakang dibandingkan dengan usia perbankan konvensional yang mencapai setengah abad. Dalam praktiknya, komposisi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia dan dunia umumnya selalu lebih besar dari jenis-jenis pembiayaan yang lain. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak kritikus yang melontarkan pernyataan bahwa eksistensi murabaha di perbankan syariah saat ini adalah sama dengan riba. Dalam kaitannya dengan ini, pembelaan bagi keabsahan praktik murabaha adalah:

  1. Dalam murabaha, yang dilakukan adalah menetapkan harga barang yang diajukan oleh nasabah berdasarkan harga dasar pembelian ditambah margin keuntungan yang diketahui bersama asal-usulnya, sedangkan pinjaman dalam bank konvensional adalah dalam bentuk pinjaman yang terikat jaminan pengembalian dengan kelebihan. Kedua bentuk akad berbeda secara mendasar.
  2. Dalam murabaha selalu ada objek yang diperjual-belikan, sedangkan dalam pinjaman konvensional tidak. Dana yang diberikan pada pinjaman konvensional tidak diatur penggunaannya, sedangkan pada akad murabaha harus sesuai dengan perjanjian diawal, yaitu untuk pembelian barang yang diajukan. Sehingga dasarnya adalah ada uang ada barang, yang dapat menyeimbangkan proporsi uang di masyarakat dengan produksi barang/komoditas.
  3. Dalam pinjaman konvensional, bank konvensional hanya menghadapi resiko kredit dimana bank akan mengalami kerugian jika nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Sedangkan pada murabaha, bank syariah menghadapi resiko harga sejak pembelian barang dari distributor sampai barang tersebut diterima oleh nasabah. Oleh karena itu pula, dasar berpijak kedua akad ini jelas berbeda dan tidak bisa disamakan.

 

Iqbal dan Mirakhor (2007) mengungkapkan bahwa pernyataan yang mencerminkan rasa bingung ini sesungguhnya tidak hanya terjadi saat ini saja. Para pedagang Arab pada zaman Rasulullah SAW juga melayangkan pernyataan yang sama. Mereka menyatakan bahwa “Jual-beli sama saja dengan riba” [QS. Al-Baqarah: 275], dan Allah SWT menjawabnya, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Perbedaan antara murabaha dengan riba adalah jelas dimana pada murabaha adalah akad jual-beli yang pertambahan nilai jualnya disebabkan model pembayaran yang dicicil, sedangkan pada riba, pertambahan nilainya disebabkan oleh hutang yang dibayar dengan cicil. (Abu Fahmi)

 

This entry was posted in 'Uqud, Islamic Banking. Bookmark the permalink.

One Response to Murabaha

  1. islamfinance says:

    great post ! thank you , i have a similar post on my blog🙂 please check it and rate it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s